Penyesuaian Dana Desa Demi Program Prorakyat, Kepdes Diminta Tenang

Desanesia – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menegaskan, penyesuaian dana desa yang dilakukan bukan sekadar pemangkasan.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi anggaran nasional untuk memperkuat program prioritas pemerintah yang langsung memberi manfaat kepada masyarakat.

“Ini bukan hanya dana desa. Secara keseluruhan TKD (dana transfer ke daerah) memang sedang dilakukan penyesuaian,” jelas Fauzi lewat keterangan resminya, Rabu, 31 Desember 2025.

Fauzi menjelaskan, hampir seluruh pos dalam skema TKD mengalami penyesuaian anggaran antara 20-30 persen, termasuk alokasi dana desa.

Sebagai anggota Komisi XI yang bermitra dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, OJK, BPK, LKPP, hingga Danantara, Fauzi meminta para kepala desa untuk tidak terburu-buru menilai kebijakan ini secara negatif.

“Saya mengimbau kepala desa untuk tetap tenang dan menerima terlebih dahulu skema kebijakan yang saat ini sedang digodok di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kebijakan ini nantinya benar-benar membawa manfaat,” ujarnya.

Penyesuaian anggaran dilakukan agar program prorakyat bisa berjalan lebih efektif. Beberapa program prioritas yang akan diperkuat antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta berbagai program sosial dan pemberdayaan lainnya.

Menurut Fauzi, total anggaran bantuan langsung dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui berbagai program tersebut mencapai sekitar Rp1.230 triliun, terbagi dalam 18 item program nasional.

“Hampir Rp1.230 triliun itu adalah bantuan langsung program pemerintah. Ada 18 item, dan semuanya diterima langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia meyakini, bila skema tersebut dijalankan tepat sasaran, dampaknya akan signifikan: penguatan daya beli masyarakat, peningkatan gizi, pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi, dan dukungan pendidikan rakyat.

Fauzi kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa agar seluruh kebijakan berjalan selaras demi kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi pusat dan desa menjadi kunci agar manfaat program ini benar-benar dirasakan rakyat,” tutup Fauzi. [IM]