Kemendes PDT Fokus Benahi Manajemen Keuangan Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Desanesia – Persoalan kemiskinan di desa tidak cukup diselesaikan hanya melalui bantuan, melainkan membutuhkan penguatan kapasitas ekonomi dan manajerial pelaku usaha desa. Lemahnya literasi dan tata kelola keuangan dinilai masih menjadi penghambat utama berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Desa Wisata, sehingga berdampak langsung pada lambatnya penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan.

Atas dasar itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sepakat untuk membangun kolaborasi lebih konkret dengan Bank Negara Indonesia (BNI), khususnya dalam upaya mendorong pendampingan ekonomi desa dan mengatasi persoalan kemiskinan di daerah tertinggal.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto meminta kesiapan BNI beserta seluruh jaringan layanan di berbagai daerah agar terlibat aktif melakukan pemberdayaan dan pendampingan secara masif, terutama bagi desa-desa yang membutuhkan penguatan kapasitas ekonomi dan pengelolaan usaha.

“Seperti yang kita ketahui, bahwa Bapak Presiden Prabowo punya perhatian serius terhadap kemajuan desa. Karenanya dalam Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo itu Desa secara tegas disebutkan,” jelas Mendes Yandri saat melakukan audiensi dengan Direksi Bank BNI di Graha BNI, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Januari 2026.

Mendes menegaskan, arah kebijakan tersebut menempatkan desa sebagai fondasi pembangunan nasional yang harus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perbankan.

“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu kita perlu kolaborasi, apalagi mitra kami selama ini BNI 46,” tambahnya.

Yandri menekankan pentingnya pendampingan literasi keuangan bagi pengelola BUMDes dan Desa Wisata. Menurutnya, banyak pelaku usaha desa memiliki produk dan layanan yang potensial, namun terkendala pada pengelolaan keuangan yang belum tertata dengan baik.

Ia menjelaskan, kelemahan dalam pembukuan, pengelolaan arus kas, serta penyusunan laporan keuangan kerap membuat BUMDes dan Desa Wisata sulit mengakses pembiayaan perbankan. Kondisi tersebut diperparah tidak adanya catatan keuangan formal yang memenuhi standar.

Melalui pendampingan yang terstruktur, diharapkan para pengelola usaha desa mampu menyusun proposal bisnis dan laporan keuangan yang layak secara perbankan, sehingga meningkatkan peluang mendapatkan akses kredit dan memperluas skala usaha.

“Makanya Asta Cita ke-6 itu kita terjemahkan dalam 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Ada BUMDes, ada Desa Tematik, Desa Wosata. Mungkin itu yang perlu kita kerja samakan. Mungkin ada BUMDes yang ingin maju, tapi kesulitan dari sisi manajerial bisnis dan keuangannya,” terang Yandri.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Bank BNI, Alexandra Askandar menyatakan komitmen BNI untuk mendukung pemberdayaan desa melalui berbagai program pendampingan dan dukungan yang dibutuhkan.

“Kami selama ini Pak, dari sebelumnya dan tentunya dengan program-program ini yang terus digaungkan. Kita siap dan proaktif mensuport. Dan kami siap, nantinya apa saja yang mungkin perlu dukungan tambahan dari BNI,” pungkasnya.