By Desanesia – Langkah sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memerintahkan penangkapan Presiden Republik Bolivarian Venezuela Nicolas Maduro dinilai sebagai preseden berbahaya dalam tata hubungan internasional dan berpotensi memperparah instabilitas politik global.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai tindakan tersebut tidak hanya mencederai prinsip hukum internasional, tetapi juga memperbesar iklim saling curiga dan praktik sandera politik di antara negara-negara adidaya, yang dampaknya bisa meluas ke stabilitas dunia.
“Aksi koboi Trump menculik Maduro jelas melanggar hukum internasional, khususnya Artikel 2 (4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional kecuali dalam kasus pertahanan diri atau dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB,” ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Minggu, 4 Desember 2025.
Teguh menegaskan, tindakan Trump seharusnya mendapat kecaman terbuka dari para pemimpin dunia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, karena dinilai mengangkangi norma hukum internasional.
Selain itu, ia mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah tegas terhadap rezim Trump, termasuk menjatuhkan sanksi serta memerintahkan pembebasan Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang disebut diculik pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026.
Teguh menambahkan, operasi yang dilakukan pasukan AS tidak hanya mencederai hukum internasional, tetapi juga melanggar prinsip kedaulatan negara.
“Penculikan Maduro oleh pasukan AS juga melanggar kedaulatan Venezuela dan prinsip-prinsip hukum internasional. Bila dibiarkan, kejadian ini dapat terulang dan dialami negara lain yang tidak mau mengikuti keinginan AS atau super power lain,” sambung Teguh.
Operasi penangkapan Maduro dan istrinya dilaporkan melibatkan lebih dari 150 pesawat militer serta personel dari berbagai cabang militer Amerika Serikat, termasuk pasukan khusus Delta Force dan unit FBI.
Dalam operasi tersebut, pasukan AS melakukan serangan presisi terhadap sejumlah target strategis di Venezuela, termasuk sistem pertahanan udara, guna melindungi tim ekstraksi yang menuju lokasi Maduro. Operasi ini juga disertai taktik perang siber untuk membuka jalur aman bagi pasukan darat dan udara.
Aksi militer yang diberi sandi Operasi Absolute Resolve itu turut melibatkan CIA, yang disebut telah memantau pergerakan Maduro selama beberapa bulan hingga pelaksanaan serangan pada Sabtu dini hari tersebut.
Teguh juga menilai, tuduhan Amerika Serikat yang mengaitkan Maduro dan istrinya dengan jaringan narko-terorisme tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk operasi militer.
“Pemerintah AS seharusnya menggunakan mekanisme yang diatur hukum internasional dan prinsip multilateralisme untuk menetralisir penyelundupan narkotika ke negaranya,” ujarnya lagi.
Ia mengingatkan, tudingan terhadap Maduro sebagai pemimpin kartel narkoba pertama kali dilontarkan pemerintah AS pada tahun 2020, saat periode pertama kepemimpinan Trump.
“Tetapi di balik tuduhan narko-terorisme patut diduga motif utama Trump adalah menguasai ladang minyak Venezuela yang terbesar di dunia. Apalagi sejak revolusi Bolivarian 1999, Venezuela menasionalisasi aset perusahaan minyak AS yang beroperasi di sana,” demikian Teguh.
