Panen Raya Didampingi Mendes PDT, Presiden Prabowo Dorong Desa Jadi Motor Swasembada Pangan

Desanesia – Keberhasilan swasembada pangan nasional tidak bisa dilepaskan dari peran desa sebagai pusat produksi dan pengelolaan sumber daya pangan. Kemandirian pangan yang bertumpu pada desa merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto saat menghadiri panen raya padi bersama ribuan petani di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu, 7 Januari 2026.

Presiden mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung tercapainya swasembada pangan, mulai dari Kementerian Pertanian, Kemendes PDT, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, hingga unsur lainnya. Presiden menilai swasembada pangan merupakan akar kekuatan negara agar rakyat tidak hidup dalam kesengsaraan akibat kekurangan pangan.

“Tidak ada negara yang bisa merdeka kalau tidak bisa makan. Tidak bisa negara itu sejahtera kalau makan saja masih mengandalkan negara lain,” tegas Presiden Prabowo.

Meski keberhasilan swasembada pangan 2025 telah diraih di seluruh kawasan, Presiden mengaku tidak berpuas diri. Ia menargetkan manfaat lebih luas bagi rakyat dengan mendorong swasembada di sektor lain, seperti perikanan, peternakan, hingga pengelolaan sumber daya minyak, melalui optimalisasi potensi desa agar Indonesia tidak bergantung pada impor.

Presiden juga menekankan, swasembada pangan tidak mungkin terwujud jika desa-desa belum memaksimalkan potensi yang dimiliki, baik di bidang pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, maupun sektor lainnya. Karena itu, penguatan desa hingga mandiri menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar dalam pembangunan nasional.

Dalam masa pemerintahannya, Presiden menargetkan seluruh desa mencapai status mandiri, dengan masyarakat yang memperoleh asupan gizi cukup sehingga mampu melahirkan generasi yang cerdas dan berkualitas. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden sebagai bagian dari tanggung jawab penggunaan anggaran negara untuk kepentingan rakyat.

“Uang rakyat harus benar-benar dinikmati rakyat Indonesia. Tidak boleh sepeser pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai presiden,” ucapnya.