Tanpa Delivery Unit Independen, Danantara Berpotensi Gerus Pengusaha Lokal

Desanesia – Keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berisiko berubah menjadi entitas politis, dan berpotensi menekan pengusaha lokal jika tidak dilengkapi tim independen serta mekanisme checks and balances yang kuat.

Peringatan tersebut mengemuka dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU) bertajuk ‘Menghitung Risiko dan Harapan Superholding BUMN Danantara’ di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, menggarisbawahi persoalan paling mendasar dalam perumusan Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia, yakni kegagalan membaca konteks fiskal nasional yang masih berada dalam kondisi defisit.

Ia menilai perdebatan publik selama ini cenderung meniru model SWF negara-negara dengan APBN surplus, seperti di kawasan Timur Tengah, tanpa mempertimbangkan perbedaan struktur fiskal Indonesia.

“Ada dua model sovereign wealth fund yang jarang diteliti orang, kita jarang mempelajari yang sovereign wealth fund defisit. Ini yang sering luput kita bicarakan sedangkan kita APBN-nya defisit, modeling-nya berbeda atau tidak?” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Desember 2025.

Ia menegaskan, pendekatan pengelolaan investasi negara seharusnya berpijak pada realitas APBN, bukan sekadar mengadopsi model negara lain yang memiliki basis fiskal berbeda. Ia mencontohkan Amerika Serikat sebagai negara dengan APBN defisit yang mengelola dana investasi melalui mekanisme pooling fund dari pasar keuangan, bukan mengandalkan surplus anggaran negara.

“Kita harus berani jujur melihat posisi kita, jangan hanya bicara soal sovereign wealth fund negara surplus, sementara struktur APBN kita berbeda,” tuturnya,

Ketua Komisi XI DPR RI tersebut menekankan pentingnya memastikan desain BPI Danantara benar-benar menjawab kebutuhan ekonomi nasional dan tidak terjebak menjadi simbol prestise global semata.

Tata Kelola: Wajib Ada Check and Balances dan Tim Independen

Dari kalangan akademisi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Wihana Kirana Jaya, menilai risiko politisasi Danantara hanya dapat ditekan apabila tata kelola ditempatkan sebagai prioritas utama, melampaui orientasi keuntungan.

Menurutnya, sebagai entitas yang membawa kepentingan Indonesia di tingkat global, Danantara harus dibangun dengan standar regulasi kelas dunia serta mekanisme checks and balances yang tegas.

“Dalam membangun Danantara ini, saya merasakan ada persoalan governance atau tata kelola yang harus ada checks and balances. Bukan dominan seorang politisi, governance, civil society, semua harusnya menciptakan tata kelola yang namanya checks and balances,” tambahnya.

Wihana juga mengusulkan pembentukan Delivery Unit atau unit independen yang berfungsi mengawal kebijakan dan implementasi BPI Danantara agar tidak terjebak pada kepentingan politik jangka pendek, melainkan tetap selaras dengan dampak sosial dan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Kekhawatiran Pengusaha Lokal: Danantara Mitra atau Kompetitor?

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (HIPMI DIY), Ekawati Rahayu Putri, mengungkap kekhawatiran bahwa tanpa pembatasan peran yang jelas, Danantara justru dapat menjadi pesaing langsung pengusaha lokal.

Ia menilai, dominasi Danantara atas usaha-usaha besar dan strategis berpotensi menutup ruang tumbuh sektor swasta daerah.

“Saya tertarik dengan statement ‘Yogyakarta dapat apa?’, itu sebenarnya pertanyaan yang memang menggugah hati saya sebagai pengusaha dari Daerah Istimewa Yogyakart. Apakah kita sebagai mitra ataukah berkompetisi? Karena usaha-usaha besar dan strategis semua diambil oleh Danantara,” tanya Ekawati.

Menurutnya, pengusaha lokal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak memiliki kapasitas untuk bersaing secara langsung dengan entitas superholding yang memiliki dukungan modal sangat besar. Karena itu, kejelasan posisi sektor swasta nasional menjadi mutlak.

“Kita ini seperti apa sebagai pengusaha? Mau di posisi apa? Apakah kita mau ikut China yang ekonomi sosialis, atau kita tetap dengan ekonomi Indonesia yang Pancasila. Apakah kita akan menjadi mitra atau justru kompetitor Danantara?” pungkasnya.